ilustrasi

Palembang, Seruu.com - Pengamat hukum Alamsyah Hanafiah menyatakan bahwa utang untuk pembangunan fasilitas SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena merupakan perhelatan nasional yang mengatasnamakan Indonesia.

Alamsyah pada Dialog Terbuka Badko HMI Sumatera bagian selatan di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sabtu (03/3/2012), justru mengingatkan Pemprov Sumsel agar mengupayakan utang SEA Games (SEAG) itu dapat ditangani pemerintah pusat.

"Rencana Pemprov Sumsel yang akan menggunakan APBD untuk melunasi utang SEA Games itu tidak seharusnya dilakukan, dan akan melanggar hukum karena utang tersebut adalah kewajiban pemerintah pusat," kata dia pula.

Perhelatan SEA Games ke-26 di Indonesia yang dilaksanakan di Palembang (dan Jakarta), November 2011, masih menyisakan utang yang harus dibayar kepada pengembang pembangunan tiga arena pertandingan (venues) semula berjumlah Rp324 miliar, dan belakangan berkurang menjadi sekitar Rp292 miliar.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin berencana menganggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk membayar utang tersebut, antara lain melalui payung hukum peraturan daerah yang perlu mendapat persetujuan DPRD setempat.

Lebih lanjut Alamsyah mengharapkan agar Pemprov Sumsel dapat mendesak pemerintah pusat untuk membayar utang tersebut melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diingatkan Alamsyah, masih banyak pos lain yang perlu diperhatikan dan lebih penting daripada untuk membayar utang SEA Games itu.

"Sebaiknya dana APBD digunakan untuk membangun infrastruktur di Sumsel yang buruk daripada membuat payung hukum agar bisa menggunakan APBD untuk membayar utang," ujar dia.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto mengatakan bahwa pembahasan utang SEA Games itu memerlukan waktu dan memikirkan payung hukum yang jelas agar tidak salah langkah ke depan nanti.

Ia juga membenarkan bahwa pembayaran utang SEA Games sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah pusat, mengingat Sumsel hanya sebagai tuan rumah perhelatan tersebut.

Selain itu, Edi juga mengakui bahwa kondisi infrastruktur, terutama jalan dan sarana transportasi di Sumsel, 60 persen dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, dia pun berharap agar pembayaran utang SEA Games bisa segera diselesaikan. Namun, dia juga sependapat sebaiknya memang APBD Sumsel lebih utama digunakan untuk kesejahteraan rakyat. [ndis]

Peraturan Komentar